KERAJAAN NEPO :
Digelari Arung Patappuloe (Raja Empat Puluh).Kerajaan Nepo Di pinpin Ole 40 Raja Secara Bersamaan
Sebuah kerajaan pada umumnya hanya dipimpin oleh seorang raja saja, ada juga seorang raja yang memimpin lebih dari satu kerajaan, ini mungkin masih dalam batas yang lumrah, namun bagaimana dengan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh lebih dari satu raja secara bersamaan?
Dalam beberapa catatan sejarah terdapat sejumlah kerajaan yang pernah dipimpin oleh lebih dari satu raja secara bersamaan. Di Nusantara sendiri ada Kesultanan Mataram yang pernah dipimpin oleh dua raja sekaligus, yaitu raja Amangkurat III dan Pakubuwana I, salah seorang raja Mataram itu memang sengaja diangkat oleh Belanda dalam upaya melaksanakan politik pecah Belahnya (devide et impera), pada perkembangan selanjutnyapun Kesultanan Mataram terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta.
Di Sulawesi Selatan juga pernah berkembang sistem seddi ata dua arung (satau kerajaan dua raja), di antara kedua raja itu ada yang digelari Arung Matoa (raja tua) dan Arung Malolo (raja muda), tapi hanya salah satunya saja yang memiliki kekuasaan penuh.
Namun bagaimana ketika satu kerajaan dipimpin oleh 40 raja secara bersamaan dan kesemuanya berkuasa secara penuh? Hal unik ini pernah ada pada salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Nepo yang sekarang telah menjadi bagian dari Kabupaten Barru.
Diceritakan dalam buku “Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis di Kabupaten Barru” yang ditulis oleh A. Rasyid Asba, pada awalnya Kerajaan Nepo dipimpin oleh 40 raja secara bersamaan, keempat puluh raja ini kemudian digelari Arung Patappuloe (Raja Empat Puluh).
Yang memerintah pada kerajaan ini bukan hanya satu raja, melainkan ada empat puluh raja yang memerintah secara bersama-sama, keempat puluh raja ini memang masih memiliki hubungan kekeluargaan hingga hubungan kekerabatan. Tidak diketahui secara pasti asal-usul Arung Patappulo ini, sangat sedikit sumber sejarah yang menceriterakan keempat puluh raja ini, hanya kronik-kronik Bugus berupa Lontara Nepo dan tradisi lisan yang berkembang pada kalangan masyarakat.
Hanya beberapa nama saja yang diketahui dan disebutkan dalam Lontara Nepo, adapun beberapa nama-nama raja Arung Patappuloe itu diantaranya Arung Talabangi, Arung Pacciro, Arung Taggilitta, Arung Pabbiungngeng, Arung Lattureng, Arung Langello, Arung Massikku, Arung Cimpu, Arung Maroanging, Arung Dusung, Arung Ngatappa.
Dalam melaksanakan pemerintahan, tidak ada satu raja yang memiliki kedudukan lebih tinggi, kesemua empat puluh raja ini semuanya sama-sama berkuasa, disinilah kesulitannya, maka timbullah keinginan untuk memilih salah seorang yang berhak berkuasa secara penuh di kerajaan Nepo, namun tak pernah ada kesepakatan siapa diantara mereka yang berhak berkuasa secara penuh.
Terdapat sebuah peristiwa menarik yang menggambarkan keadaan komunikasi politik dari Arung Patappulo ini. Pada suatu waktu, Datu Suppa (kerajaan yang pernah berdiri di wilaya Pinrang sekarang) melaksanankan sebuah acara, semua raja-raja dari kerajaan tetangganya diundang untuk hadir di acara tersebut, termasuk raja dari Kerajaan Nepo.
Ketika arung Patappuloe tiba di Suppa, timbullah sebuah masalah, kursi yang disediakan untuk Raja Nepo hanya ada satu, sementara Nepo memiliki 40 raja yang semuanya datang, karena hal tersebut maka Arung Patappuloe hanya diberikan tempat di kolom rumah saja sebab tidak muat untuk berada di tempat raja yang disediakan.
Sejak peristiwa tersebut, Arung Patappuloe merasa penting untuk menunjuk seorang raja yang berkuasa secara penuh, maka diutuslah seorang menemui Datu Suppa untuk menunjuk siapa yang berhak berkuasa di Nepo. Datu Suppa kemudian menunjuk anaknya Arung La Bonggo yang bujang dan tak memiliki pekerjaan agar menjadi raja di Nepo, semua Arung Patappuloe juga menyetujui usul Datu Suppa itu.
Dengan berkuasanya La Bonggo di Nepo juga mencegah kerajaan Nepo diserang oleh kerajaan lainnya karena Nepo telah dianggap sebagai keluarga oleh kerajaan Suppa, sementara kerajaan Suppa pada masa itu merupakan kerajaan yang cukup disegani di sekitar Ajatappareng.
La Bonggo kemudian dikirim ke Nepo untuk menjadi raja. Dalam pemerintahannya, La Bonggo tetap dibantu oleh Arung Patappuloe yang telah berstatus sebagai penasehat kerajaan.
Dalam beberapa catatan sejarah terdapat sejumlah kerajaan yang pernah dipimpin oleh lebih dari satu raja secara bersamaan. Di Nusantara sendiri ada Kesultanan Mataram yang pernah dipimpin oleh dua raja sekaligus, yaitu raja Amangkurat III dan Pakubuwana I, salah seorang raja Mataram itu memang sengaja diangkat oleh Belanda dalam upaya melaksanakan politik pecah Belahnya (devide et impera), pada perkembangan selanjutnyapun Kesultanan Mataram terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta.
Di Sulawesi Selatan juga pernah berkembang sistem seddi ata dua arung (satau kerajaan dua raja), di antara kedua raja itu ada yang digelari Arung Matoa (raja tua) dan Arung Malolo (raja muda), tapi hanya salah satunya saja yang memiliki kekuasaan penuh.
Namun bagaimana ketika satu kerajaan dipimpin oleh 40 raja secara bersamaan dan kesemuanya berkuasa secara penuh? Hal unik ini pernah ada pada salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Nepo yang sekarang telah menjadi bagian dari Kabupaten Barru.
Diceritakan dalam buku “Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Tradisional Bugis di Kabupaten Barru” yang ditulis oleh A. Rasyid Asba, pada awalnya Kerajaan Nepo dipimpin oleh 40 raja secara bersamaan, keempat puluh raja ini kemudian digelari Arung Patappuloe (Raja Empat Puluh).
Yang memerintah pada kerajaan ini bukan hanya satu raja, melainkan ada empat puluh raja yang memerintah secara bersama-sama, keempat puluh raja ini memang masih memiliki hubungan kekeluargaan hingga hubungan kekerabatan. Tidak diketahui secara pasti asal-usul Arung Patappulo ini, sangat sedikit sumber sejarah yang menceriterakan keempat puluh raja ini, hanya kronik-kronik Bugus berupa Lontara Nepo dan tradisi lisan yang berkembang pada kalangan masyarakat.
Makam raja Nepo
Dalam melaksanakan pemerintahan, tidak ada satu raja yang memiliki kedudukan lebih tinggi, kesemua empat puluh raja ini semuanya sama-sama berkuasa, disinilah kesulitannya, maka timbullah keinginan untuk memilih salah seorang yang berhak berkuasa secara penuh di kerajaan Nepo, namun tak pernah ada kesepakatan siapa diantara mereka yang berhak berkuasa secara penuh.
Terdapat sebuah peristiwa menarik yang menggambarkan keadaan komunikasi politik dari Arung Patappulo ini. Pada suatu waktu, Datu Suppa (kerajaan yang pernah berdiri di wilaya Pinrang sekarang) melaksanankan sebuah acara, semua raja-raja dari kerajaan tetangganya diundang untuk hadir di acara tersebut, termasuk raja dari Kerajaan Nepo.
Ketika arung Patappuloe tiba di Suppa, timbullah sebuah masalah, kursi yang disediakan untuk Raja Nepo hanya ada satu, sementara Nepo memiliki 40 raja yang semuanya datang, karena hal tersebut maka Arung Patappuloe hanya diberikan tempat di kolom rumah saja sebab tidak muat untuk berada di tempat raja yang disediakan.
Sejak peristiwa tersebut, Arung Patappuloe merasa penting untuk menunjuk seorang raja yang berkuasa secara penuh, maka diutuslah seorang menemui Datu Suppa untuk menunjuk siapa yang berhak berkuasa di Nepo. Datu Suppa kemudian menunjuk anaknya Arung La Bonggo yang bujang dan tak memiliki pekerjaan agar menjadi raja di Nepo, semua Arung Patappuloe juga menyetujui usul Datu Suppa itu.
Pengangkatan La Bonggo sebagai Raja Nepo didasarkan pada pertimbangan politik bahwa permusuhan antara Arung Patappuloe bisa dihindari, karena masing-masing dari mereka ingin berkuasa, apabila salah seorang diantara mereka menjadi raja, maka yang lainnya berusaha untuk menjatuhkannya dari tahta.
Dengan berkuasanya La Bonggo di Nepo juga mencegah kerajaan Nepo diserang oleh kerajaan lainnya karena Nepo telah dianggap sebagai keluarga oleh kerajaan Suppa, sementara kerajaan Suppa pada masa itu merupakan kerajaan yang cukup disegani di sekitar Ajatappareng.
La Bonggo kemudian dikirim ke Nepo untuk menjadi raja. Dalam pemerintahannya, La Bonggo tetap dibantu oleh Arung Patappuloe yang telah berstatus sebagai penasehat kerajaan.
Pewarta Mustafa Kamal
0 Komentar