KPU Barru kembali menuai sorotan. Keputusan kontroversi menimbulkan riak berdampak suhu politik Pilkada Barru semakin memanas.
Setelah dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru tidak mengikuti pelaksanaan debat pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru 2020 di Four Point Hotel Makassar, Selasa (24/11/2020) malam.
Calon Bupati Barru nomor urut 1 Mudassir dalam unggahan videonya mengaku kecewa, dimana menurutnya pihak KPU Barru meloloskan salah satu kadidat yang tidak sesuai dengan prosedur.
"Kepada seluruh masyarakat Barru bahwa kami pasangan nomor urut 1 tidak dapat mengikuti debat kandidat yang kedua ini, karena kami anggap apa yang dilakukan oleh KPU tidak sesuai dengan aturan dan prosedur, sehingga meloloskan calon paslon lain dan menurut kami ini suatu hal yang sangat sangat tidak sesuai sehingga kami tidak mengikuti debat kandidat ini," beber Mudassir dalam video tersebut.
Dalam video tersebut, Mudassir juga mengatakan bahwa mereka sangat siap mengikuti debat dengan tema "partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi melalui pemamfaat sumber daya lokal". Bahkan dalam video itu Mudassir menyampaikan progamnya.
"Kami memiliki Program membuka 5000 tenaga kerjaan, kemudian Seribu lima ratus UMKM Binaan dan Lima Ribu tenaga kerja terampil, sehingga apa yang terjadi di Kabupaten Barru terkait penganguran, kemeskinan ini bisa menjadi solusi bagaimana untuk meningkatkan kesejahtraan dan juga menuju pemulihan ekonomi nasional ditahun 2021,” tutup Mudassir.
Sementara, Calon Bupati Barru, Malkan Amin juga menyampaikan pernyataannya melalui unggahan video. Malkan Amin meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Barru, karena dirinya tidak dapat mengikuti tahapan debat pasangan calon Bupati dan Bupati Kabupaten Barru.
Itu dikarenakan dia menilai KPU sebagai penyelenggara sudah tidak berlaku adil. "Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Barru, karena saya tidak bisa mengikuti tahapan debat kandidat fase kedua, lantaran KPU sebagai penyelenggara sudah tidak netral,” ungkapnya melalui rekaman videonya.
Politikus senior itu juga menilai jika saat ini KPU sebagai Penyelenggara tidak mampu menunjukkan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk mengedepankan kaidah-kaidah hukum berdasarkan aturan yang berlaku.
Malkan juga menyampaikan jika selama ini seluruh tahapan pilkada yang dikeluarkan KPU dipatuhi, namun kita tidak mau aturan yang dibuat dilanggar. Bahkan dirinya berharap KPU sebagai penyelenggara pilkada bisa menjadi lembaga independen yang diberi kewenangan sebagai lembaga negara.
KPU dinilai telah melakukan keberpihakan karena tidak mampu memberikan penjelasan yang rasional terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. "Jujur saya katakan jika KPU saat ini tidak bisa berlaku adil terhadap Paslon, KPU saat ini berjuang untuk mengawal kebijakan salah satu Paslon yang tidak bisa saya sebut, sebab semua masyarakat sudah tahu," katanya.
Menanggapi hal itu, Pemerhati Pilkada Sulsel, Asdar Akbar menilai sikap dua paslon yang memilih abstain pada Debat Publik Kedua lantaran mereka tidak percaya lagi terhadap kinerja KPU.
"KPU juga mestinya menunda debat, harus berkoordinasi dengan masing-masing LO Paslon. Ngototnya KPU melaksanakan debat mesti hanya diikuti satu paslon semakin menguatkan dugaan keberpihakan kepada salah salah satu paslon," katanya, Rabu (25/11/2020).
Tak hanya itu lanjut Asdar, sikap KPU yang menggelar debat dengan satu kandidat saja semakin memperburuk citra kinerja penyelenggara.
"Saya ragukan kejujuran KPU dimana kinerja dan independensinya ramai dipertanyakan publik. Jangan harapkan kemakmuran untuk rakyat jika awalnya dimulai dengan keburukan. Kalau hulunya kotor, maka dihilirnya pasti ikut kotor," tegasnya.
Penulis : Asdar Akbar
Editor : Mustafa Kamal
0 Komentar