Celebesmagazine.com
Penulis : Asdar Akbar
Editor : Mustafa Kamal
Hukum Tertinggi Adalah Keselamatan Rakyat Bukan Ekonomi Masyarakat; Begini Penjelasan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (UNHAS)
Salah satunya Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebelumnya Makassar masuk zona merah penyebaran Covid-19 kemudian melandai hingga saat ini berada di zona oranye. Namun, Desember 2020 kasus Covid-19 kembali mengalami lonjakan, bahkan dua kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya.
Menanggapi hal itu, Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Aminuddin Syam, SKM, M.Kes, M.Med, Ed berpendapat bahwa lonjakan kasus Covid-19 saat ini sudah sangat membahayakan. Ancaman virus asal Wuhan Cina itu sudah sangat mengancam.
Dekan FKM Unhas itu mengungkapkan bahwa lonjakan kasus Covid-19 disejumlah daerah di Indonesia khususnya Kota Makassar salah satunya dampak dari Pilkada yang baru saja digelar.
"Salah satu faktor penyebab penyebaran Covid-19 meningkat dipengaruhi beberapa faktor, pertama kerumunan pada saat Pilkada, kedua masyarakat cenderung mengabaikan protokol kesehatan, ketiga kebijakan Pemda dan Pemkot sangat-sangat longgar," katanya, Sabtu (26/12/2020).
Menurutnya, ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi lonjakan kasus yang bahkan meningkatkan dua kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya. Gelaran Pilkada kata dia dianggap penyebab lonjakan ini lantaran pada setiap tahapan Pilkada berpotensi menimbulkan kerumunan sehingga menimbulkan interaksi antara yang satu dengan lainnya, baik Kandidat, tim sukses maupun masyarakat.
"Kedua saya juga melihat masyarakat ini semakin tidak waspada, cenderung abai, ada yang pakai masker tapi maskernya di dagunya padahal jelas sekali bahwa masuknya virus itu bisa melalui hidung, mata dan mulut," jelasnya.
"Ketiga Pemerintah memburu ekonomi tetapi membunuh masyarakat, sepekan terakhir ini kasus Covid-19 di Sulsel sudah diatas angka 500 kasus baru. Menurut saya tidak ada lagi dua-dua antara menyelamatkan ekonomi atau masyarakat, tidak boleh lagi (dan) harus atau, jadi Pemerintah mau menyelamatkan ekonomi atau masyarakat," sambungnya.
Peningkatan kasus baru covid-19 beberapa hari terakhir ini juga dinilai sangat membahayakan dibandingkan sebelumnya, mengingat kasus Covid-19 di Sulsel pada beberapa bulan sebelumnya tidak pernah sampai di angka 500 meskipun angka kematian tidak terlalu tinggi.
"Sebagai Pemerintah, hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat, tidak pernah ada dalam sejarah hukum tertinggi adalah ekonomi masyarakat. Ekonomi kita bisa buru setelah masyarakat sehat, siapapun itu harus melakukan itu baik itu Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Setelah masyarakat sehat baru menyelamatkan ekonomi," tegasnya.
Oleh sebab itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas ini meminta Pemerintah baik Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota harus lebih tegas dua kali lipat dibandingkan ketegasan sebelum-sebelumnya. Kemudian penanganan Covid-19 ini tidak boleh lagi dipimpin oleh Dinas Kesehatan tetapi harus dipimpin langsung oleh Gubernur, Bupati dan Walikota.
"Seperti di Kota Makassar itu lonjakan kasusnya sangat luar biasa tetapi coba kita lihat di Pasar, Mall, Cafe dan Warkop masyarakat sangat leluasa. Kemudian terkait edaran walikota kesannya itu virus hanya berkeliaran pada jam malam saja, saya kira edaran itu setengah hati. Jadi saran saya masyarakat Sulsel khususnya Makassar itu harus diselamatkan," jelasnya.
Ancaman Covid-19 di Sulsel kata dia sangat membahayakan apalagi 24 Kabupaten Kota di Sulsel ini potensi penyebarannya tinggi, zona Merah di Sulsel tinggal Kota Palopo. Meski demikian, penetapan zona merah, oranye dan kuning itu bisa berubah kapan saja, tidak bisa dijadikan patokan.
"Patokannya ialah bagaimana masyarakat bisa lebih waspada, dan mematuhi protokol Kesehatan. Apalagi ada lagi virus yang sangat mematikan dan sekarang sudah sampai di Singapura, harusnya kita semakin waspada tetapi disisi lain kita semakin kendor seolah-olah virus ini tidak ada. Jadi kalau kita mau tekan ini itu harus dipimpin langsung oleh Gubernur, Bupati Walikota dan harus tegas," tegasnya.
Dr Aminuddin juga mengaku sebelum Pilkada digelar, dirinya secara pribadi menyampaikan ke Ketua Komisi II DPR RI jika Pilkada rawan jadi cluster baru penyebaran Covid-19.
"Sejak awal saya sampaikan ke Ketua Komisi II bahwa anda harus bertanggung jawab pada kemudian hari (jika terjadi cluster Pilkada), sekarang sudah ada dampaknya. Virus ini kan penyakit kerumunan, sepanjang tidak ada kerumunan virus tidak akan menyebar, konyolnya lagi disaat seperti ini acara pernikahan hampir setiap hari tidak ada lagi yang perhatikan, hanya tertulis bahwa harus menerapkan Prokes, tetapi faktanya di hotel dan di masyarakat itu tidak ada," pungkasnya.
Penulis : Asdar Akbar
Editor : Mustafa Kamal
 ){kind=link}
0 Komentar