celebesmagazine.com,
Jakarta - Program Rumah DP Nol Rupiah atau DP Nol Persen sebagai salah satu andalan janji Pilgub
2017 yang diusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat ini berujung kasus
Korupsi. Melalui kebijakan ini Anies Baswedan akan memberi hunian layak dengan harga
terjangkau bagi warga DKI Jakarta atau memberikan rumah tapak untuk masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR). Tampaknya pengadaan lahan DP Rumah Nol Rupiah di
Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, menyeret Dirut
Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan.
Selanjutnya Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Ratiyono dinyatakan
positif terlibat pada kasus Pengadaan Alat Fitness di beberapa GOR Jakarta Barat yang dapat
merugikan Negara sekitar 3 Miliyar. “Bahkan menurut data dari pemeriksaan Kejaksaan
Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) terdapat empat orang lainnya yakni Taufik Gumilar (eks
Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta) Heru Haryanto (eks Kabid Sarana dan
Parasarana), Suwasti (mantan Kasubag TUP UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar) dan
Marjuk (Pejabat Pengendali teknis kegiatan pengadaan alat fitness di UPT GOR Galenggang
Remaja Jakbar).”
KPK bergerak dan menetapkan tersangka Pengadaan Lahan di Pondok Ranggon, Cipayung,
Jakarta Timur seluas 4,2 hektar (42 ribu meter persegi) salah satunya adalah Anja Runtunewe
Pemilik PT Adonara yang menjadi makelar pembelian tanah tersebut. Diketahui bahwa uang
yang sudah digelontarkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI
Jakarta, PD Sarana Jaya sebesar Rp 275 Miliyar. Namun berbulan-bulan tidak ada kelanjutan
soal pembeliannya. Uangpun tidak disetorkan kepada pemilik tanah yakni Kongregasi Sustersuster Carolud Borromeus, kecuali uang panjar sebesar 10 Miliyar.
Maka dengan demikian, kami Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi
(HMI-MPO) Cabang Se-Jakarta menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengurus tuntas Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan atas penyeretan Kasus Korupsi Pengadaan Lahan
DP Rumah 0% dan Kasus Korupsi Pengadaan Alat Fitness GOR Jakbar.
2. Mendesak Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan harus bertanggung Jawab
secara penuh atas penyeretan Kasus Korupsi Pengadaan Lahan DP Rumah 0% dan Kasus
Korupsi Pengadaan Alat Fitness GOR Jakbar.
3. Mendesak KPK segera menyelesaikan Kasus yang menyeret Kasus Korupsi diantaranya
Dirut Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan. Taufik Gumilar (eks Sekretaris Dinas Pemuda dan
Olahraga dki jakarta) Heru Haryanto (eks Kabid Sarana dan Parasarana), Suwasti (mantan
Kasubag TUP UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar) dan Marjuk (Pejabat Pengendali
teknis kegiatan pengadaan alat fitness di UPT GOR Galenggang Remaja Jakbar)”
4. Kami Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang
Se-Jakarta menyatakan bahwa segala bentuk Perencanaan Anggaran Daerah Provinsi DKI
Jakarta harus Transparan dan Akuntabel.
5. Apabila tuntutan kami dalam pernyataan sikap ini tidak ditindaklanjuti dan tidak
diindahkan oleh Pemprov DKI Jakarta, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan
masa yang lebih banyak.
Demikian Pernyataan Sikap ini Kami Sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih.
(AS)
Apakah kalian melanggar Etle alias elektronik tilang.
Pewarta: Mustafa Kamal
Lihat juga di youtube"Celebes Magazine" :
0 Komentar