Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin SH Kareng Tinggi menjelaskan kepada awak media bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP ) yang sangat di butuhkan oleh tenaga pendidik SMK / SMA cara bayarnya apabila 3 bulan tidak di bayar maka bulan berikutnya dibayarkan 1 bulan , kalau 4 (empat) bulan tidak dibayarkan maka bulan berikutnya dibayarkan 2 (bulan ) sekarang 5 ( lima ) bulan tidak dibayar TPP artinya kuat dugaan anggaran TPP itu sudah ada yang Korupsi
celebesmagazine.com
GOWA - Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin SH Karaeng Tinggi desak aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi,Polda ,BPK dan Inspektorat periksa PLT Dinas pendidikan Provinsi karena 5 bulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga pendidik SMA/SMK tidak dibayar termasuk PPPK membuat guru menderita.
Tenaga pengajar Guru SMK sebanyak laki laki sebanyak 3.671 orang, perempuan 6.208 orang, untuk penaga Guru SMA laki laki sebanyak 5.342 orang, perempuan 10,197 orang jumlah keseluruhan Guru SMA/ SMK sebanyak 25.418 ( Dua puluh lima ribu empat ratus delapan belas) orang guru yang tidak diberikan haknya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi selama 5 bulan jika dijumlahkan dari jumlah tenaga Guru SMA/SMK dan dikalikan 5 bulan TPP tiap guru jika dirata -ratakan satu juta rupiah perorang per satu bulan maka, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi harus menyiapkan uang pembayaran TPP kurang lebih 125 miliar karena itu adalah hak Guru.
Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin SH Kareng Tinggi menjelaskan kepada awak media bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP ) yang sangat di butuhkan oleh tenaga pendidik SMK / SMA cara bayarnya apabila 3 bulan tidak di bayar maka bulan berikutnya dibayarkan 1 bulan , kalau 4 (empat) bulan tidak dibayarkan maka bulan berikutnya dibayarkan 2 (bulan ) sekarang 5 ( lima ) bulan tidak dibayar TPP artinya kuat dugaan anggaran TPP itu sudah ada yang Korupsi, PLT Kadis Pendidikan Provinsi harus diaudit dan diperiksa oleh BPK, Inspektorat, Kejaksaan Tinggi atau Polda Sulawesi Selatan karena diduga melakukan korupsi Tambahan penghasilan pegawai (TPP ) selama 5 bulan
Lanjut Karaeng Tinggi, sekarang TPP 5 bulan tidak dibayar, kalau pekan depan ada pembayaran TPP dari Dinas Pendidikan Provinsi dan tidak dibayarkan 5 bulan sekaligus karena TPP adalah hak tenaga pengajar maka terbukti ada dugaan korupsi di ruang lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tutupnya. (Mgi / Ridwan Umar)
Pewarta : Mustafa Kamal
Editor : Zaldy
Sudut Iklan
Bakal Calon Bupati Kabupaten Barru 2024 - 2029
Pengumuman Untuk Anggota AKLI DPD.Sulsel
 selama 5 bulan.){kind=link}
0 Komentar