BERITA TERHANGAT - HUKUM & DESA*
*WARGA NEPO DIAJAK MELEK HUKUM - SOSIALISASI HUKUM PERDATA DAN TUN DI AULA KANTOR DESA, KADES MUHAMMAD TOAHA: MASALAH SEPELE JANGAN SAMPAI JADI KONFLIK BERKEPANJANGAN*
*KADES NEPO: MUHAMMAD TOAHA*
*Nepo, IMC News - Celebes Magazine -* Warga Desa Nepo diajak untuk menjadi warga yang melek hukum, sadar hukum, dan bijak dalam menyelesaikan masalah sehari-hari.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan *Sosialisasi Kesadaran Hukum (Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara)* yang digelar di Aula Kantor Desa Nepo.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pencerahan kepada warga tentang cara yang tepat, damai, dan sesuai hukum dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari seperti sengketa batas kebun, utang-piutang, warisan, hingga kesalahan dokumen negara.
*Pernyataan Kepala Desa*
Kepala Desa Nepo, *Muhammad Toaha*, mendukung penuh kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya warga menjadi "melek hukum" agar masalah-masalah sepele tidak berujung pada konflik berkepanjangan yang merusak kerukunan dan tali silaturahmi.
> "Saya mendukung penuh kegiatan ini. Warga Nepo harus melek hukum. Jangan sampai masalah sepele seperti batas kebun, utang-piutang, atau salah ketik dokumen, menjadi konflik berkepanjangan yang merusak kerukunan dan silaturahmi kita," tegas Muhammad Toaha.
Menurut Kades Nepo, banyak konflik di desa yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara damai, musyawarah, dan sesuai hukum. Namun karena warga tidak tahu hukumnya, masalah kecil menjadi besar, tetangga menjadi musuh, keluarga menjadi pecah.
Karena itu, sosialisasi ini sangat penting agar warga tahu haknya, tahu kewajibannya, dan tahu cara menyelesaikan masalah yang benar.
*Fokus Materi 1: Hukum Perdata - Hitam di Atas Putih dan Musyawarah Mufakat*
Materi pertama adalah *Hukum Perdata*.
Warga diedukasi agar membiasakan perjanjian tertulis *"hitam di atas putih"* dalam urusan perdata. Baik itu utang-piutang, jual-beli tanah, sewa kebun, bagi hasil panen, maupun warisan, semuanya sebaiknya dibuat perjanjian tertulis.
> "Kalau hanya janji lisan, nanti kalau ada masalah, susah dibuktikan. Tapi kalau ada hitam di atas putih, ada saksi, ada tanda tangan, masalah bisa diselesaikan dengan jelas," jelas narasumber.
Selain itu, warga juga diajak untuk selalu mengedepankan *musyawarah mufakat di Balai Desa* jika terjadi sengketa antar-tetangga.
Sengketa batas kebun, misalnya, jangan langsung ribut, jangan langsung pasang patok sendiri, jangan langsung lapor polisi. Duduk dulu bersama di Balai Desa, hadirkan Kepala Desa, hadirkan RT/RW, hadirkan tokoh masyarakat, musyawarah cari jalan keluar yang adil untuk kedua belah pihak.
Musyawarah adalah ciri khas warga desa. Musyawarah adalah cara yang paling damai, paling murah, dan paling menjaga silaturahmi.
*Fokus Materi 2: Hukum TUN - Warga Berhak Mengawasi dan Mengoreksi Kebijakan Pemerintah*
Materi kedua adalah *Hukum Tata Usaha Negara (TUN)*.
Warga diajarkan tentang hak mereka untuk mengawasi dan mengoreksi kebijakan pemerintah, serta langkah prosedural yang benar untuk memperbaiki kesalahan administrasi tanpa harus bertindak anarkis.
Contoh yang paling sering terjadi di desa adalah *kesalahan di dokumen negara*, seperti salah ketik nama, salah ketik tanggal lahir, salah ketik luas tanah di sertifikat PTSL, atau salah ketik di KTP dan KK.
Warga sering panik, marah-marah, atau bahkan bertindak anarkis ketika menemukan kesalahan seperti itu.
Padahal, dalam Hukum TUN, ada langkah prosedural yang benar:
1. *Cek dulu dokumennya,* di mana letak kesalahannya
2. *Datang ke Kantor Desa,* laporkan dengan sopan, bawa bukti dokumen yang benar
3. *Minta surat pengantar dari Desa,* untuk perbaikan ke instansi terkait
4. *Urus ke instansi terkait* (BPN, Dukcapil, dll) sesuai prosedur
5. *Tunggu prosesnya,* jangan memaksa harus selesai hari itu juga
> "Warga berhak mengoreksi kebijakan pemerintah. Warga berhak memperbaiki dokumen yang salah. Tapi harus dengan cara yang benar, sesuai prosedur, tidak dengan marah-marah, tidak dengan anarkis," tegas narasumber.
Dengan memahami Hukum TUN, warga tidak lagi takut berurusan dengan pemerintah, dan tidak lagi mudah terpancing emosi ketika ada kesalahan administrasi.
*Tujuan Acara*
Redaksi IMC News - Celebes Magazine merangkum tujuan acara ini:
1. *Memberikan pencerahan hukum* kepada warga tentang cara yang tepat, damai, dan sesuai hukum dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari
2. *Mencegah konflik berkepanjangan* akibat sengketa batas kebun, utang-piutang, warisan, hingga kesalahan dokumen negara
3. *Membiasakan perjanjian tertulis* dalam urusan perdata agar ada bukti yang jelas
4. *Mengutamakan musyawarah mufakat* di Balai Desa sebagai cara pertama menyelesaikan sengketa
5. *Mengajarkan warga haknya dalam Hukum TUN,* termasuk cara mengoreksi kebijakan pemerintah dan memperbaiki kesalahan administrasi dengan cara prosedural
*Sikap Redaksi IMC News - Celebes Magazine:*
> "Kami mendukung penuh kegiatan Sosialisasi Kesadaran Hukum di Desa Nepo ini. Warga yang melek hukum adalah warga yang damai. Warga yang tahu hukum tidak mudah diadu domba, tidak mudah terpancing konflik."
> "Kami mendukung pernyataan Kepala Desa Nepo, Muhammad Toaha, bahwa masalah sepele jangan sampai jadi konflik berkepanjangan yang merusak kerukunan dan silaturahmi. Kerukunan adalah harta yang paling mahal di desa."
> "Kami meminta warga Nepo untuk membiasakan hitam di atas putih dalam urusan perdata. Jangan malu membuat perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis bukan tanda tidak percaya, tapi tanda kita menghargai dan menjaga silaturahmi."
> "Kami meminta warga Nepo untuk selalu musyawarah di Balai Desa jika ada sengketa. Jangan langsung ribut. Jangan langsung lapor polisi. Duduk bersama, cari jalan keluar yang adil."
> "Kami meminta warga Nepo untuk memahami Hukum TUN. Kalau ada kesalahan di sertifikat PTSL, di KTP, di KK, urus dengan cara yang benar, sesuai prosedur, jangan anarkis."
*Penutup:*
Sosialisasi Kesadaran Hukum di Aula Kantor Desa Nepo ini bukan sekadar ceramah. Ini adalah bekal hidup bagi warga.
Warga yang melek hukum akan tahu cara menyelesaikan sengketa batas kebun dengan musyawarah, bukan dengan parang.
Warga yang melek hukum akan tahu cara menyelesaikan utang-piutang dengan perjanjian tertulis, bukan dengan ancaman.
Warga yang melek hukum akan tahu cara menyelesaikan warisan dengan adil, bukan dengan perebutan yang memecah keluarga.
Warga yang melek hukum akan tahu cara memperbaiki kesalahan dokumen negara dengan prosedur, bukan dengan anarkis.
Nepo melek hukum, Nepo damai, Nepo rukun, Nepo maju.
*Salam Sadar Hukum!*
*Nepo Melek Hukum, Nepo Rukun, Nepo Maju!*
*Merdeka!*
*Penulis: Anis Andriyadi
Pemimpin Redaksi*
*Bastu: Kepala Biro Imc News- Celebes Magazine Barru
*Editor Kamal Petta Pabbicara*
.jpg)
0 Komentar