WALHI dan KIARA Ajukan Gugatan Atas Terbitnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Teluk Manado/Laut Sulawesi di PTUN Jakarta

                         -

 Celebes Magazine

Siaran Pers Bersama

Tim Advokasi Penyelamatan Pesisir dan Pulau Kecil (TAPaK)

WALHI dan KIARA Ajukan Gugatan Atas Terbitnya Persetujuan 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Teluk 

Manado/Laut Sulawesi di PTUN Jakarta

Jakarta, 20 Desember 2024 – Pada tanggal 15 November 2024, Wahana 

Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan 

(KIARA) mengajukan gugatan atas terbitnya kebijakan Pemerintah Pusat 

menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) 

Nomor: 20062210517100001 kepada PT Manado Utara Perkasa, tanggal 17 Juni 2022 

di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ini adalah proyek reklamasi dalam 

hal penyiapan lahan untuk pembangunan pusat bisnis dan pariwisata di Teluk

Manado/Laut Sulawesi. Gugatan ini terdaftar dalam register perkara Nomor 

444/G/LH/2024/PTUN.JKT.

Gugatan WALHI dan KIARA ini diajukan melalui kuasa hukumnya yang tergabung 

dalam TIM ADVOKASI PENYELAMATAN PESISIR DAN PULAU KECIL (TAPaK). 

Gugatan ini merupakan tindak lanjut atas laporan perwakilan masyarakat pesisir 

Manado Utara, khususnya nelayan kecil yang akan dirugikan atas proyek reklamasi 

tersebut. 

Perizinan reklamasi di pesisir Teluk Manado/Laut Sulawesi melalui skema 

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) tersebut 

diterbitkan oleh atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri 

Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem OSS. KKP 

melalui Peraturan Menteri Kelautan (PermenKP) No. 8 Tahun 2020 telah melakukan 

pendelegasian kewenangan untuk penerbitan perizinan berusaha sektor kelautan dan 

perikanan kepada BKPM. Akan tetapi, menurut PermenKP tersebut, kewenangan 

BKPM hanya sebatas pada penerbitan perizinan berusaha di sektor kelautan dan 

perikanan, akan tetapi verifikasi lapangan dan penilaian teknis permohonan PKKPRL 

merupakan kewenangan dari KKP maupun unit pelaksana teknisnya.

Terkait dengan proses gugatan ini, perwakilan Kuasa Hukum TAPaK, Judianto 

Simanjuntak menjelaskan bahwa setelah gugatan didaftarkan pada Tanggal 15 

November 2024, kemudian dilanjutkan persidangan pertama (perdana) pada tanggal 

26 November 2024 dengan agenda sidang pemeriksaan persiapan (administrasi) 

atau dismissal process sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata usaha Negara. 

Majelis Hakim memberikan masukan atas gugatan tersebut untuk diperbaiki. Sidang 

pemeriksaan persiapan dilanjutkan pada tanggal 10 Desember 2024, Majelis Hakim 

masih memberikan masukan atas gugatan tersebut untuk diperbaiki. Pada waktu 

sidang pemeriksaan persiapan pada tanggal 10 Desember 2024, TAPaK 

menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara 

ini harus mempunyai sertifikat lingkungan hidup karena perkara ini menyangkut 

lingkungan hidup yang merupakan amanat dari Keputusan Mahkamah Agung Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, yang menyatakan 

“perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup yang 

bersertifikat dan yang diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung”. Majelis Hakim 

menyatakan sudah mempunyai sertifikat lingkungan hidup karena ini perkara 

lingkungan hidup maka ketua PTUN Jakarta menunjuk hakim yang mempunyai 

sertifikat lingkungan hidup untuk menangani dan menyidangkan perkara ini, karena 

hal itu peraturan dari Mahkamah Agung.

134 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, yang menyatakan 

“perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup yang 

bersertifikat dan yang diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung”. Majelis Hakim 

menyatakan sudah mempunyai sertifikat lingkungan hidup karena ini perkara 

lingkungan hidup maka ketua PTUN Jakarta menunjuk hakim yang mempunyai 

sertifikat lingkungan hidup untuk menangani dan menyidangkan perkara ini, karena 

hal itu peraturan dari Mahkamah Agung.

( Supriyadi)

Pewarta : .  Anis Andriady 

Editor     :  Kamal/Zaldy

 subscribe

Pengumuman Untuk Anggota AKLI DPD.Sulsel

Terkait tender KHS 2024 DI PLN di ingatkan seluruh anggota yg bernaung di AKLI untuk memperpanjang SBU-nya dan sertifikatnya supaya persyaratan tender bisa lulus aministrasi yg diadakan di PLN sulselbarah

(ZALDY SYAHRUDDIN )