*EDISI INVESTIGASI KHUSUS No. 49 | OKTOBER 2026* *JUDUL: DARURAT PENYELEWENGAN BBM BERSUBSIDI DI INDONESIA - MODUS TANGKI SILUMAN & JERIGEN ILEGAL TERBONGKAR, BEGini CARA RESMI PEROLEHAN IZINNYA!*

*EDISI INVESTIGASI KHUSUS No. 49 | OKTOBER 2026*

*JUDUL: DARURAT PENYELEWENGAN BBM BERSUBSIDI DI INDONESIA - MODUS TANGKI SILUMAN & JERIGEN ILEGAL TERBONGKAR, BEGini CARA RESMI PEROLEHAN IZINNYA!*

*SULAWESI SELATAN - IMC NEWS CELEBES MAGAZINE |* Fenomena antrean panjang solar subsidi di SPBU, jerigen berserakan, hingga truk modifikasi tangki ganda bukan lagi rahasia umum. sebagai lumbung pertanian, perikanan, dan transportasi darat, kebutuhan Biosolar dan Pertalite subsidi sangat tinggi. Namun ironisnya, justru di daerah marak *pengelolaan BBM bersubsidi yang melakukan pelanggaran hukum.*

IMC News Celebes Magazine melakukan investigasi dan merangkum regulasi resmi agar masyarakat tidak terjerat hukum.

*POTRET PELANGGARAN DI LAPANGAN: DARI KECURANGAN SPBU HINGGA MAFIA JERIGEN*

Berdasarkan temuan di lapangan, beberapa modus pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Sulsel.

1. *Penjualan Tanpa Rekomendasi:* SPBU melayani pembelian dalam jumlah besar menggunakan drum/jerigen tanpa surat rekomendasi resmi dari Dinas Pertanian, Perikanan, atau Perhubungan. Padahal aturannya jelas, pengisian jerigen WAJIB pakai surat rekomendasi dan barcode.

2. *Tangki Siluman (Modifikasi):* Mobil penumpang atau truk dimodifikasi tangkinya hingga kapasitas 2-3 kali lipat dari standar, lalu bolak-balik isi solar subsidi untuk ditimbun dan dijual ke industri dengan harga non-subsidi. Keuntungan bisa Rp3.000 - Rp5.000 per liter.

3. *Pemalsuan Rekomendasi:* Surat rekomendasi dari kelompok tani/nelayan dipalsukan atau menggunakan nama orang lain, hingga menggunakan rekomendasi Dinas, namun pemegang izin fiktif.

4. *Pengoplosan dan Penimbunan:* Membeli Pertalite/Biosolar subsidi lalu dioplos atau ditimbun di gudang ilegal, kemudian dijual ke tambang, perkebunan, atau kapal.

*Ancaman pidananya tidak main-main! Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja menyatakan:*

> "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar."

Belum lagi jika terbukti ada korupsi dan mafia migas, bisa dijerat TPPU.

*LALU BAGAIMANA CARA RESMI PEROLEHAN IZIN PENGELOLAAN BBM BERSUBSIDI?*

Banyak yang salah kaprah, izin SPBU bukan dikeluarkan Pemda! Berdasarkan regulasi terbaru BPH Migas dan Pertamina, ini jalur resminya:

*A. JENIS LEMBAGA PENYALUR RESMI BBM BERSUBSIDI:*

1. *SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum):* Penyalur utama Pertamina. Untuk BBM bersubsidi (JBT - Jenis BBM Tertentu Biosolar dan JBKP - Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite). Saat ini untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) penunjukan SPBU bersubsidi sangat ketat dan dibatasi, sesuai aturan ESDM 2021-2024. Untuk daerah non-3T, SPBU eksisting yang sudah ditunjuk yang boleh menyalurkan subsidi.

2. *Agen / Pangkalan Elpiji 3 Kg:* Untuk gas subsidi.

3. *Penyalur Resmi Rekomendasi (SPBU Nelayan / SPBN):* Untuk nelayan dan petani.

*B. SYARAT PEROLEHAN IZIN SPBU / PENYALUR BBM:*

Pemda HANYA mengeluarkan *Surat Rekomendasi*, bukan izin utama. Izin utama ada di Pertamina dan BPH Migas. Syaratnya:

*1. Persyaratan di Pertamina (Via Online):*

- Mengajukan proposal kerjasama kemitraan SPBU ke Pertamina Patra Niaga melalui website kemitraan.

- Memiliki badan usaha (PT/CV) dengan NIB KBLI 47301 (Perdagangan Eceran BBM di SPBU)

- Memiliki lahan minimal: Untuk SPBU Reguler minimal 1000-1500 m2, di lokasi strategis, tidak berdekatan dengan SPBU lain (jarak minimal 1-2 km dalam kota)

- Memiliki modal investasi: Rp3 Miliar - Rp10 Miliar tergantung tipe (Reguler, Pasti Pas, Modular)

- Melampirkan IMB/PBG, KKPR (Kesesuaian Ruang), dan dokumen lingkungan (UKL-UPL/SPPL)

*2. Persyaratan di BPH Migas & ESDM:*

- Izin Usaha Niaga Migas dari Kementerian ESDM (melalui OSS)

- Memenuhi standar keselamatan (Sertifikat laik operasi tangki timbun)

- Wajib menggunakan sistem digitalisasi: *Aplikasi MyPertamina / Subsidi Tepat* dan *Merchant Apps Pertamina (MAP)*. Semua transaksi subsidi harus pakai QR Code / NIK.

- Untuk pembelian jerigen: Harus ada *Surat Rekomendasi Resmi dari Dinas Pertanian (untuk petani), Dinas Perikanan (nelayan), Dinas Perhubungan (transportasi umum)* yang memuat: Nama kelompok, kebutuhan per bulan, jenis alat/mesin, dan nomor mesin.

*C. ALUR PENDAFTARAN KONSUMEN YANG BENAR AGAR TEPAT SASARAN (2026):*

1. Unduh aplikasi MyPertamina atau buka *subsiditepat.mypertamina.id*

2. Siapkan KTP, STNK, Foto Kendaraan tampak depan dan nopol jelas, serta dokumen pendukung (rekomendasi dinas jika untuk usaha tani/nelayan)

3. Daftar dan tunggu verifikasi maksimal 7 hari kerja

4. Jika disetujui, dapatkan *QR Code Subsidi Tepat*. Tunjukkan QR Code ini setiap isi Biosolar / Pertalite di SPBU. Tanpa QR Code, tidak dilayani!

Pertamina saat ini juga mengembangkan *biometrik NIK* untuk Elpiji 3 kg dan BBM subsidi agar tidak bisa dipinjamkan.

ratusan kapal nelayan adalah konsumen besar Biosolar. Rekomendasi untuk petani dan nelayan harus diperketat verifikasinya oleh Dinas terkait dan diawasi BPH Migas agar tidak bocor ke industri.

IMC News Celebes Magazine mendorong *Polres, Kejari, dan Pertamina Sulselbar* untuk rutin melakukan sidak SPBU dan gudang penimbunan.

*Laporan Investigasi: IMC News Celebes Magazine*

*Penulis: Kamal Petta Pabbicara | IMC News Celebes Magazine - Investigasi Tambang & Energi*

*Dasar Hukum: UU No.22/2001 tentang Migas, Perpres No.191/2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian BBM, Peraturan BPH Migas No.1/2024, SK BPH Migas No.04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020*