*PDI Perjuangan Masohi Desak Bupati Malteng Tuntaskan Rangkap Jabatan Paling Lambat Desember 2026, Soroti RSUD Masohi*
*Masohi, Maluku Tengah - IMC News Celebes Magazine*
Rangkap jabatan di lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kembali menjadi sorotan tajam DPRD. Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PDI Perjuangan sama-sama mendesak Bupati Maluku Tengah untuk segera mengakhiri praktik rangkap jabatan dan menata kembali posisi jabatan yang masih diisi Pelaksana Tugas (Plt).
Sorotan kedua fraksi itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Selasa 13 Oktober 2026, dalam agenda penyampaian kata akhir fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda, serta penandatanganan nota kesepahaman KUPA dan PPAS Perubahan.
*PDI PERJUANGAN PASANG DEADLINE: DESEMBER 2026*
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, *Julianus Wattimena*, meminta Bupati Maluku Tengah segera menyelesaikan persoalan rangkap jabatan yang telah berlangsung lama di lingkungan birokrasi pemerintah daerah.
Menurut PDI Perjuangan, penataan jabatan tidak boleh terus berlarut-larut tanpa kepastian. Karena itu, Bupati mesti mengambil langkah konkret agar paling lambat akhir tahun ini, atau *Desember 2026*, persoalan tersebut sudah diselesaikan.
> "Penataan jabatan tidak boleh terus berlarut-larut tanpa kepastian. Bupati harus mengambil langkah konkret agar paling lambat Desember 2026 persoalan rangkap jabatan ini sudah tuntas."
Praktik rangkap jabatan dinilai Fraksi PDI Perjuangan tidak hanya melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga melemahkan kinerja pelayanan publik. Seorang pejabat yang merangkap dua hingga tiga jabatan tidak akan mampu fokus dan maksimal dalam melayani masyarakat.
*SOROTI RSUD MASOHI MASIH DIKELUHKAN WARGA*
Selain penataan birokrasi, PDI Perjuangan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan *Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi* yang hingga kini masih dikeluhkan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan, persoalan kesehatan adalah persoalan dasar yang langsung menyentuh rakyat. Jika RSUD Masohi tidak dibenahi, mulai dari tenaga medis, obat-obatan, hingga manajemen pelayanan, maka APBD Perubahan 2026 tidak akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Masohi dan Maluku Tengah secara umum.
*KETUA DPC: KADER HARUS SOLID DAN HADIR DI TENGAH RAKYAT*
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah, *Zeth Latukarlutu*, sebelumnya juga telah mengingatkan seluruh kader partai untuk memperkuat komitmen kebangsaan, menjaga soliditas organisasi, dan terus hadir di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Sekretariat DPC PDI Perjuangan Malteng, Jalan Banda RT 04, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi.
Bagi PDI Perjuangan Masohi, kritik terhadap pemerintah daerah bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada rakyat.
*PENUTUP REDAKSI*
IMC News Celebes Magazine menegaskan, desakan Fraksi PDI Perjuangan ini harus ditindaklanjuti secara serius oleh Bupati Maluku Tengah. Masyarakat menunggu bukti nyata, bukan janji.
Redaksi membuka ruang hak jawab bagi Bupati Maluku Tengah, Sekretaris Daerah, BKPSDM, dan Manajemen RSUD Masohi untuk memberikan klarifikasi resmi terkait rangkap jabatan dan pelayanan RSUD Masohi.
IMC News - Celebes Magazine*
*PT. Indo Multimedia Celebes Biro Maluku Tengah, Masohi*
*Email: redaksi@imc.co.id*
o Vra
ido iral ...!. Ibu Subia
o Berantas Bos
lestarikan Adat Dan Budaya Sulawesi Selatan
5
0 Komentar